Ketika Rokok Dilarang Mendukung Bisnis Pertunjukan Musik

Posted: Mei 3, 2013 in Uncategorized

Diskusi Tentang PP No.109 bersama Denny Sakrie,Dewi Gontha dan Daru Supriyono di Rolling Stone Cafe 24 April 2013

Diskusi Tentang PP No.109 bersama Denny Sakrie,Dewi Gontha dan Daru Supriyono di Rolling Stone Cafe 24 April 2013

Dewi Gontha dari Java Festival Production

Dewi Gontha dari Java Festival Production

Peserta diskusi di Rolling Stone cafe

Peserta diskusi di Rolling Stone cafe

Promotor Log Zhelebour dan jurnalis Rolling Stone Wendi Putranto

Promotor Log Zhelebour dan jurnalis Rolling Stone Wendi Putranto

Denny Sakrie

Denny Sakrie

Tanpa banyak diketahui orang,entah itu penikmat musik hingga para pemusik,tiba-tiba telah keluar sebuah Peraturan Pemerintah yang pada galibnya melarang produk rokok melakukan promosi dalam event pertunjukan musik di Indonesia.

Arkian,muncullah yang namanya PP 109  lengkapnya adalah Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012,  tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang jika ditelaah satu persatu ayat demi ayat maka akan timbul sesuatu yang ambigu,sesuatu yang dipaksa,sesuatu yang kuat elemen copypastenya dan sesuatu yang kerap membuat yang membaca akan menggeleng gelengkan kepala.Jika dikaji lebih dalam maka ujung-ujungnya PP No.109 ini pasti akan  menuai gugatan.

Gugatan yang berujung keresahan dari berbagai pihak,mulai dari produsen rokok hingga penyelenggara bisnis pertunjukan termasuk para penonton tentunya yang mungkin tak akan memperoleh hiburan musik lagi karena pihak sponsor terbesar dalam bisnis pertunjukan musik sekarang ini adalah dari produsen rokok.

Saya diminta hadir untuk memberikan semacam perspektif tentang kondisi yang akan terjadi,jika PP No.109 ini mulai diterapkan setidaknya hingga tahun 2014 nanti.Selain saya, ternyata juga ada Dewi Gontha,putri pengusaha Peter F Gontha, yang mengelola impresariat hiburan bernama Java Production yang setiap tahun menggelar 3 event dengan genre musik berbeda yaitu Java Jazz Festival,Java Rockin’Land dan Java Soul Nation.Juga hadir sebagai narasumber adalah Daru Supriyono,praktisi hukum yang mengkritisi meteri dari PP No.109  

Semuanya berlangsung dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Rolling Stone Café, Kemang, 24 April 2013 lalu. Para pelaku industri musik mengemukakan  perspektif mereka sehubungan dengan  pasal-pasal dalam PP 109 Tahun2012 yang intinya adalah  tentang pelarangan sponsorhip dari perusahaan rokok. Dan ini secara langsung  berdampak pada sektor bisnis yang mereka geluti tentunya.

 Dewi Gontha yang mewakili  Java Festival Production, mengatakan bahwa pada tahun 2014 nanti, pihaknya belum mendapatkan persetujuan sponsorship dari perusahaa rokok untuk salah satu event musik yang mereka kelola yaitu Java Jazz Festival, ini karena PP 109  ini baru  akan berlaku efektif pada tahun 2014. Dewi pun memaparkan bahwa : “Tahun ini penyelenggaraan Java Jazz memang mendapatkan dukungan yang sangat besar dari industri rokok. 40% kebutuhan dana penyelenggaraan acara tersebut disupport dari industri rokok, dan selebihnya ditutup oleh sponsor lain. Dan dana dari pihak sponsor tersebut juga kami gunakan untuk mensubsidi para pengunjung. Sehingga pengunjung dapat menjangkau harga tiket dan mendapatkan hiburan yang berkualitas internasional.”

Log Zhelebour, promotor musik rock yang  memulai bisnis pertunjukan rock sejak era 1980an itu pun angkat suara :  “Harusnya pemerintah kalau mau buat peraturan ya buat yang adil. Jangan membunuh seperti ini. Kalau kita baca dalam peraturan tersebut, akan sangat aneh. Misalnya di pasal 38, tidak boleh memberikan sponsor dengan menampilkan brand produknya. Ini kan aneh. Mana mau ada perusahaan mau memberikan sponsor kalau brand produknya tidak diperlihatkan. Ini kan membunuh industri musik di Indonesia.” .

Saya juga merasakan banyak keganjilan dalam materi PP 109 itu yang entah kenapa juga kurang atau memang sengaja tidak disosialisakan hingga berkesan bagai sebuah jebakan Batman yang mematikan.

Saya sendiri sebetulnya bukan perokok.Tapi peraturan yang dikemas dalam produk PP 109 ini terasa menyimpan keanehan yang jelas jelas nyata.Di satu sisi Pemerintah menuai cukai lewat industry rokok,tapi disatu sisi malah menolak dengan telak.Ini sebuah keanehan yang mengada-ada.

Dalam diskusi itu pun saya berwacana bahwa meskipun rokok nantinya tidak lagi diberi ruang gerak yang leluasa dalam promosi produknya dalam industri hiburan,bukan berarti bisnis pertunjukan musik akan mati.Toh masih banyak alternative sponsorship yang lumayan beragam.Namun tak dimungkiri bahwa industri adalah yang terbesar dalam menggelontorkan dana untuk bisnis pertunjukan musik.Dewi Gontha pun mengatakan bahwa dalam event Java Jazz Festival,sponsor rokok mengcover sekitar 70 persen dari total biaya pertunjukan.

Praktisi Hukum Daru Supriyono dari Tim Pembela Kretek yang juga menjadi nara sumber dalam diskusi ini mengatakan bahwa  PP 109 memiliki  cacat hukum baik secara formal maupun material. Dampak yang merugikan berbagai pihak, termasuk industri music didalamnya akan terus digali oleh Tim Pembela Kretek. “Jika memang industri musik dirugikan oleh aturan tersebut, maka kami tak akan ragu untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Karena peraturan tersebut lahir justru memberikan kerugian yang besar bagi banyak orang.”

Kita sama sama mengetahui  bahwa industri hasil tembakau di Indonesia telah ikut berkiprah mengembangkan industri pertunjukan musik di Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun. Kini di tengah amburadulnya penegakan hukum dan tak teratasainya masalah  pembajakan karya musisi tanah air, memang tak sedikit yang beranggapan bahwa bisnis pertunjukan musik merupakan solusi bernafas panjangnya hidup seorang seniman musik walaupun seperti yang saya katakana,jika rokok tak lagi diberi ruang untuk mendukung industri hiburan toh bukan sebuah malapetaka atau kiamat.Musik tetap ada dengan dukungan dari sponsorship lain,meskipun harus kita amini bahwa rokok memang termasuk yang terbesar dalam menggelontorkan dana.

Tapi kita lihat sajalah nanti.Karena jika menilik pasal demi pasal dari PP No.109 ini sesungguhnya masih banyak “peluang peluang” yang entah disengaja atau tidak bakal bias “diselamatkan” dengan cara seksama, satu diantaranya yaitu UANG. Karena Negara ini sejak sekian lama telah “terselamatkan” oleh yang namanya UANG.Kita tunggu saja nanti saat tahun 2013 berganti ke tahun 2014.

Iklan
Komentar
  1. ANTI ROKOK berkata:

    Goblok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. eep berkata:

    koreksi dikit nih Om, untuk Judicial Review mestinya ke Mahkamah Konstitusi, bukan ke MA.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s